Hafisz Thohir: Penyebab Inflasi Kepri Adalah Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Achmad Hafisz Thohir Anggota DPR RI Fraksi PAN
fraksipan.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Thohir menyebut kesulitan distribusi pangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, disebabkan kelemahan supply barang dan demand yang melemah akibat daya beli menurun.
Hal ini mengakibatkan distribusi pangan terhambat. Termasuk faktor kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang baru-baru ini diberlakukan pemerintah.
“Penghambatan distribusi ini bisa saja karena harga-harga mulai naik, transportasi juga naik, BBM kita, seperti kita ketahui mengalami kenaikan beberapa hari yang lalu, ini juga menjadi pemicu angka inflasi itu sulit untuk kita kendalikan di angka 3 persen sampai akhir tahun ini,” ucapnya, Jumat (9/9/2022).
Legislator asal Sumatera Selatan itu pun menyampaikan, penyebab terjadinya kenaikan harga kebutuhan masyarakat adalah kenaikan harga BBM bersubsidi.
Jika kenaikan terjadi antara 15 sampai 30 persen dari harga produk yang akan dijual, maka BBM dinaikkan menjadi 50 persen. Otomatis akan menjadikan harga-harga komoditas turunan dibawahnya menjadi naik antara 7,5 sampai 17,5 persen.
Politikus PAN itu juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan harga-harga sektor lain yang terdampak akibat kenaikan BBM subsidi. Mengingat ketika terjadi persoalan terhadap rantai pasok, dibutuhkan kehati- hatian dalam menentukan harga tersebut.
Sebenarnya Inflasi terjadi bukan karena sektor pangan dan transportasi, namun kenaikan harga BBM subsidi lah yang menjadi faktor utama inflasi.
“Kita selalu bicara cabai penyebab inflasi, sesungguhnya faktor inflasi terbesar itu adalah BBM. Maka dari itu kita mengkritisi kenapa (harga) BBM harus naik setinggi itu. Tadi saya sampaikan beberapa negara juga bisa berhasil mengontrol harga minyaknya,” Tuturnya.
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, inflasi terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun akibat gejolak harga di pasaran. Maka, secara otomatis angka kemiskinan akan naik.
Menurutnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan menyelesaikan pokok persoalan. Karena sejatinya yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan keluarnya
