Intan Fauzi: Usut Tuntas Kasus Ekspor CPO, Atasi Juga Kenaikan Harga Pangan Lainnya
Hj. Intan Fauzi, SH., LL.M, Anggota DPR RI Fraksi PAN
Fraksipan.com – Anggota DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi merespon positif penetapan tersangka dalam kasus korupsi minyak goreng oleh Kejaksaan Agung kemarin, Selasa, 19/04/2022. Jaksa Agung aksa Agung RI ST Burhanuddin mengumumkan bahwa Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 4 orang tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO/ minyak sawit mentah) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.
Menanggapi hal tersebut, Intan Fauzi mendukung penuh penegakan hukum yang tuntas atas kelangkaan minyak goreng yang sangat memberatkan masyarakat beberapa bulan terakhir.
“Penegakan hukum tentu harus diusut tuntas dan kita beraharap ini bagian dari kerja masyarakat mengawasi dan terbuka sudah di publik bahwa kelangkaan migor, harga yang tinggi dan sebagainya, terang benderang di publik. Sudah ada satgas, KPPU yang menyatakan 70 persen pasar dikuasai perusahaan besar,” katanya pada Kamis, 21/04/2022.
Intan juga menambahkan, selain daripada penegakan hukum pemerintah juga jangan melupakan kenaikan harga pangan selain minyak goreng. Sebab hal tersebut juga harus diselesaikan permasalahannya.
“Ini juga harus terus menjadi perhatian stakeholder. Kemendag, para pengusaha, institusi terkait, hingga masyarakat,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, apalagi menjelang Idul Fitri perlu ada langkah konkret dari pemerintah. Ia juga mengingatkan agar HET (Harga Eceran Tertinggi) harus dipatuhi oleh para pengusaha.
“Bicara HET, ada regulasi dan pengusaha itu bisa melakukan usaha karena ada izin. Kalau melanggar ketentuan yang dibuat pemerintah, cabut saja izin usahanya. Ini harus secara tegas, aturan sudah dibuat harus ada sanksi yang tegas. Sehingga harga itu bisa disesuaikan sampai di masyarakat,” terangnya.
Intan juga menilai masalah kenaikan harga kebutuhan pokok juga sangat urgen. Ia menyebut, jika seharusnya masalah yang dari tahun ke tahun ini muncul bisa diselesaikan.
Apalagi, saat ini pemerintah sudah memiliki Badan Pangan Nasional, Bulog yang mengatur sembilan bahan pokok, Satgas Pangan, Kementan,Kemenperin, dan lain sebagainya. Sehingga seharusnya masalah kenaikan harga pangan tahunan ini bisa diselesaikan. Intan mencontohkan sari yang tergantung dari Australia dan kerbau dari India.
“Mengapa Indonesia tidak bisa? Dulu Indonesia adalah pengeskpor gula, kenapa kita sekarang ketergantungan pada impor? Kedelai makanan umum masyarakat Indonesia bahkan bisa dikatakan seharusnya harga terjangkau dan murah, tetapi kedelai ketergantungan juga dari impor?” urainya.
Intan menekankan, BUMN harus punya buffer stock (stok pengaman) untuk jangka pendek atau jangka panjang sehingga Indonesia bisa mandiri pangan dari sisi pertanian peternakan perikanan. Selain itu, harus ada cold storage (gudang berpendingin) untuk menjaga ketersediaan saat pasokan berkurang.
“Karena masih ketergantungan impor, harga di negara pengekspor tinggi. Ya, kita [harus] punya buffer stock di sini sehinga harga bisa stabil. Buat rakyat yang terpenting kestabilan pasokan dan harga, sesederhana itu. Jadi, di situlah peran pemerintah. Sudah terlalu banyak badan institusi. Ini harus diperbaiki tata niaganya,” pungkasnya.
