Kritik BLT Migor, Intan Fauzi: Tidak Selesaikan Permasalahan
Anggota DPR RI Fraksi PAN
Fraksipan.com – Kebijakan pemerintah mengucurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (Migor) dinilai ada baiknya. Namun langkah ini hanya sebatas untuk meringankan beban sementara pada masyarakat kelas bawah yang sangat terpukul akibat gejolak harga.
“Yang jelas, BLT ini tidak mengatasi akar permasalahan Migor beberapa bulan terakhir, yakni mengenai tingginya cost produksi dan pola distribusi yang belum merata,” kata Anggota Komisi VI DPR, Intan Fauzi kepada awak media di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Disisi lain, kata Intan lagi, permasalahan Migor ini juga timbul karena belum adanya transparansi produksi. Ditambah lagi belum terlihatnya keseriusan pengawasan. “Hingga saat ini belum ada tindakan tegas aparat terhadap oknum yang diduga melakukan penimbunan dan lain-lain,” ujarnya.
Disinggung soal sasaran penerima BLT, Politisi PAN ini menjelaskan bahwa total penerima BLT sebanyak 20,5 juta diantaranya kepada bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH), serta diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan.
Didesak apakah pendataan dari pemerintah ini sudah dipastikan secara akurat, Legislator dari Dapil Jabar VI ini meminta pemerintah harus bisa memastikan masyarakat yang menerima BLT tersebut tidak mengalami penundaan dan birokrasi yang berbelit-berbelit.
“Hal ini urgen untuk diantisipasi sejak awal.” ujarnya.
Begitupun dengan UMKM alias pedagang kali lima (PKL), sambung Intan, ada sekitar 2,5 juta PKL Migor berbasis data yang digunakan pemerintah.
“Pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan ini rata-rata menghabiskan 2 liter hinga 4 liter dalam sehari, kisaran 60 liter/bulan,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata Intan, dengan harga Migor curah HET 14.000/liter berarti hanya cukup untuk sekitar pembelian 7 liter/ bulan jauh dari kebutuhan PKL per bulan.
