PAN Minta Pemerintah Hentikan Sementara Proyek Kawasan Rempang

Fraksipan.com – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan urgensi bagi pemerintah untuk menyelesaikan rencana pengembangan kawasan Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan bijaksana dan hati-hati. Permintaan ini muncul setelah terjadi konflik antara aparat keamanan dan warga setempat.

Saleh menggarisbawahi perlunya seluruh tingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, berkontribusi dalam menjaga stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban bagi seluruh masyarakat. Dalam penanganan kasus Rempang, dia mengingatkan pentingnya melindungi hak-hak warga negara, serta upaya untuk menghindari bentrokan antara warga dan aparat keamanan, yang seringkali mengakibatkan masalah yang lebih rumit.

“Seluruh struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah diharapkan ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh anggota masyarakat,” kata Saleh kepada wartawan, Jumat (15/9).

Saleh menyoroti pentingnya memastikan bahwa investasi besar di kawasan Rempang harus berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat, sambil menghindari isu-isu seperti penggusuran dan pemaksaan realokasi yang dapat memicu penolakan dan protes di masyarakat. Dia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka secara damai, dan kekerasan atau represi oleh aparat harus dihindari.

“Rencana investasi besar di kawasan Rampang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Saleh.

Fraksi PAN menekankan pentingnya dialog dan musyawarah sebagai metode utama untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang dan memulai dialog dengan masyarakat. Mereka juga mengharapkan pemerintah memberikan informasi yang terbuka kepada semua pihak terkait investasi tersebut, serta menjaga hak-hak masyarakat dan kesejahteraan mereka.

“Isu penggusuran dan pemaksaan realokasi harus dihindari. Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat,” ungkap Saleh.

Saleh menyimpulkan dengan menekankan bahwa kepastian dalam masalah ini sangat penting, dan jika tidak ada kejelasan, dapat menyebabkan penolakan dan protes yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, semua pihak harus berupaya untuk menghindari kekerasan dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

“Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut,” pungkas Saleh.