Raker Dengan Kementerian PUPR, Athari Minta Program Bantuan Untuk Masyarakat Bawah Ditambah
Athari Gauthi Ardi Anggota DPR RI Fraksi PAN
Fraksipan.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN, Athari Gauthi Ardi, berharap agar program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membantu masyarakat bawah bisa terus berjalan secara berkesinambungan. Ia berharap program tersebut bisa dipertahankan dan bahkan kalau bisa ditambah kuotanya setiap tahun.
Hal itu dikatakan Athari saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi V dengan Menteri PUPR di Gedung DPR RI Rabu (26/1). Disebut Athari, ia masih menaruh harapan besar pada program-program padat karya seperti BSPS, P3TGAI, KOTAKU, PISEW, Sanitasi perdesaan, Sanitasi Lembaga Keagamaan, dan lainnya.
“Jadi harapan saya agar program-program yang sudah jelas-jelas membantu masyarakat di level bawah ini bisa dipertahankan bahkan kalau perlu ditambah bukan justru dikurangi. Karena ada beberapa program (seperti PISEW) justru dikurangi alokasi nya utk tahun 2022 ini,” kata Ketua Kaukus Milenial PAN Sumbar itu.
Selain itu, politisi muda ini juga menyorot revitalisasi Kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang (SRG) di Kabupaten Solok Selatan, Pembangunan Pasar Rakyat Pariaman di Kota Pariaman, dan Pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin. Ia berharap, dengan adanya dukungan pembangunan infrastruktur ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas, baik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun sektor pariwisata di Sumatera Barat.
“Hanya saja, adanya laporan dari masyarakat di Kabupaten Tanah Datar tentang molornya pekerjaan proyek penataan kawasan taman kota Cinduo Mato dan juga proyek TPA Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua proyek ini dibawah tanggung jawab BPPW (Balai Prasaranan Permukiman Wilayah) Sumatera Barat. Tentunya hal ini sedikit mencoreng catatan kinerja PUPR,” katanya.
Menurutnya, secara umum dalam skala nasional, cukup puas terhadap kinerja Kementerian PUPR. Hal ini terlihat pada penyerapan anggaran yang mencapai 94,4 persen untuk keuangan dan 95,4 persen untuk Fisik dan membantu sebanyak 1,8 juta pekerja dalam program-program dengan pola padat karya.
Selain itu, katanya, seperti dalam rapat-rapat sebelumnya ia masih tetap memberi perhatian untuk beberapa hal berikut seperti, kebijakan yang ada pada BP2JK dalam hal penentuan pemenang lelang yang masih belum berpihak pada pengusaha lokal. Mengingat tahun 2022 ini PUPR telah merencanakan dan menganggarkan 1.383 paket yang belum lelang dan 1.930 paket yang dalam proses lelang.
“Maka saya berharap BP2JK dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam setiap lelang. Jangan hanya ‘gajah’ saja yang selalu dimenangkan. Apalagi harga penawaran yang dimenangkan banyak yang hampir di luar nalar, dan berpotensi pada buruknya kualitas pekerjaan yang dihasilkan,” ujarnya.
sumber: Hantaran.co
