Alasan PAN Tolak Rencana Kemenhan Utang 1,7 Kuadriliun untuk Belanja Alutsista

Fraksipan.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DP RI menolak rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berhutang sebesar Rp1,7 kuadriliun kepada asing untuk belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Anggota Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia mengungkapkan, ada beberapa pertimbangan kenapa Fraksinya mengambil langkah penolakan tersebut.

“Pertimbangan pertama, pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang,” kata Farah Puteri dalam keterangannya, Kamis (3/6/2021).

Anggota Komisi I DPR ini menilai, dalam pertahanan Indonesia perlu membaca visi menjadi strategi, lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat peta jalan atau “roadmap” yang sesuai dengan Nawacita.

“Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, akan dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak dibeli maupun yang tidak,” jelasnya.

“Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang,” lanjut politikus muda ini.

Pertimbangan kedua, menurut dia, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, karena upaya penanganannya menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih.

Dia mengatakan upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak dilakukan, tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer.

Ia mengatakan, pertimbangan ketiga, anggaran tersebut berisiko membuat utang Indonesia bertambah besar.

“Apalagi periode Maret 2021 Utang Berjalan Pemerintah RI sudah mencapai Rp6.445,07 triliun. Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya,” tukasnya.