Fraksi PAN Dukung Penambahan Komisi di DPR RI untuk Tingkatkan Pengawasan
PAN Soroti Izin Tambang Ormas Keagamaan, Eddy Soeparno: Kehati-hatian Diprioritaskan
Eddy Soeparno Wakil Ketua Komisi VIII yang juga Sekjend DPP PAN
Fraksipan.com – Pemberian izin usaha pertambangan kepada Ormas Keagamaan masih menimbulkan perdebatan.
Dalam konteks ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengimbau agar baik Ormas Keagamaan yang memohon izin maupun Kementerian ESDM yang memberikannya, selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepatutan.
“Dengan demikian, kesempatan bagi Ormas Keagamaan untuk mengelola pertambangan harus dipertimbangkan dengan analisis yang komprehensif serta penerapan prinsip kehati-hatian,” ujar Eddy dalam Diskusi Publik Fraksi PAN DPR RI, pada Rabu (26/6/2024).
Sekjen PAN ini menegaskan pentingnya persiapan Ormas Keagamaan, baik dari segi manajerial maupun operasional, dalam mengelola tambang. Hal ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan izin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Komisi VII DPR RI akan memastikan agar izin tambang untuk Ormas Keagamaan tidak dimanfaatkan oleh oknum pengusaha tambang yang berupaya memperluas wilayah operasinya,” kata Eddy.
“Oleh karena itu, pengelolaan tambang oleh Ormas Keagamaan harus transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Melalui transparansi dan akuntabilitas, Eddy berharap izin pertambangan bagi Ormas Keagamaan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memastikan manfaat ekonominya dirasakan oleh seluruh komunitas.
“Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk menciptakan lapangan kerja serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk masyarakat,” ungkap Eddy.
Dia menegaskan bahwa keputusan akhir untuk terlibat dalam pengelolaan tambang ada pada Ormas Keagamaan sendiri, sejauh mereka merasa memiliki kapasitas yang memadai.
Eddy Soeparno menyatakan komitmen DPR RI untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan kebijakan tersebut tidak menjadi masalah di kemudian hari.
“Komisi VII DPR RI akan mengawasi agar Ormas Keagamaan dapat mengelola tambang dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pertambangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Eddy.
Sebagai bagian dari Muhammadiyah, PAN berkomitmen untuk menjaga citra tokoh agama dan para guru jika suatu saat organisasi mereka terlibat dalam pengelolaan tambang, demikian Eddy menutup pernyataannya
